Lestarikan Budaya Bangsa, Ketum Hendardji Optimistis Kemendagri Dukung Penuh KSBN

JAKARTA: Ketua Umum DPP Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN), Mayjen TNI (Purn.) Drs. Hendardji Soepandji, SH optimistis seluruh sektor termasuk organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif mendukung pembangunan berbasis kebudayaan dari hulu ke hilir secara komprehensif. Termasuk dukungan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang dibinanya.

Hendardji menegaskan pembangunan berbasis kebudayaan tersebut menjadi komitmen Dewan Pimpinan Pusat Komite Seni Budaya Nusantara. Kebudayaan harus menjadi panglima dalam pembangunan bangsa ke depan.

“Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan diharapkan dapat diintegrasikan dan disinergikan dengan berbagai komponen. Termasuk dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya bersama membangun kebudayaan sebagai garda terdepan bangsa.

“Sehingga apa yang diprogramkan hasilnya betul-betul bermanfaat untuk memajukan pembangunan kebudayaan serta memberi manfaat akbar bagi masyarakat,” ujar Hendardji Soepandji usai bertemu Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (23/02/2023).

Ketum Hendardji Soepandji bersama jajaran pengurus DPP KSBN lainnya diterima Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Risnandar Mahiwa, S. Stp., M.Si., ASN.

Hendardji didampingi Pengurus DPP KSBN Eny Sulistyowati selaku Ketua Panitia Pelaksana World Dance Day KSBN, Harry Koko Santoso sebagai Wakil Ketua I Bidang Pagelaran Festival Musik Tradisi dan Orkestra Musik Nusantara KSBN dan Djoko Saksono, MBA selaku Koordinator Bidang Humas Protokoler KSBN.

Hendardji Soepandji mengatakan pihaknya menaruh harapan besar agar masyarakat termasuk insan seni, melalui dukungan Pemerintah dapat berkolaborasi melakukan berbagai terobosan dan inovasi ikut membangun kemajuan bangsa lewat budaya.

“Secara konkret DPP KSBN mengajukan permohonan ke Kemendagri untuk memberi dukungan pada tiga kegiatan bertarap nasional dan internasional yang akan digelar DPP KSBN sepanjang tahun 2023,” tegas Hendardji.

Tiga kegiatan andalan KSBN tersebut yakni; Peringatan Hari Musik (HMN) dengan menghelat Festival Musik Tradisi dan Orkestra Musik Nusantara mewakili musik asli 38 Provinsi tanah air, yang akan digelar di Taman Fatahillah, Kota Tua Jakarta, Kamis, 9 Maret 2023 mendatang.

Selanjutnya Peringatan World Dance Day (WDD) yang akan digelar di Taman Museum Fatahillah Kota Tua Jakarta, Sabtu, 6 Mei 2023 mendatang.

Berikutnya adalah acara Festival Seni Budaya Nusantara (FSBN), yang menurut rencana akan digelar di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, pada 22 Juni 2023 mendatang.

 

Dukungan Gubernur se-Indonesia

Dukungan yang diharapkan, kata Hendardji, agar pihak Kemendagri mendorong para Gubernur se-Indonesia ikut memfasilitasi keberangkatan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KSBN bisa hadir ke Jakarta sebagai peserta acara.

Selain itu, diharapkan Kemendagri juga mendorong Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar ikut membantu DPP KSBN sebagai tuan rumah penyelenggaraan tiga event nasional dan daerah.

“Kemendagri dalam hal ini menyambut positif tiga kegiatan ini dan segera mengeluarkan surat yang diminta DPP KSBN,” ungkapnya.

Usai memaparkan berbagai Program Kerja DPP KSBN Tahun 2023, tutur Hendardji, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum Risnandar menyatakan telah mendengar semua rencana yang akan digelar DPP KSBN. Pihaknya akan mendukung sesuai langkah dan aturan di pemerintahan.

irektur Risnandar berjanji akan menyampaikan harapan Ketua Umum DPP KSBN tersebut ke pimpinan Kemendagri terkait dukungan fasilitasi khususnya untuk keikusertaan 12 propinsi dalam event yang digelar Jakarta tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan ke semua provinsi untuk hadir di Jakarta.

KSBN sendiri saat ini telah memiliki kepengurusan di Provinsi yakni Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 12 provinsi sejak didirikan tahun 2017 lalu.

DPW di tingkat provinsi yang sudah disahkan, adalah Maluku Utara, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, NTB, Papua, dan Papua Selatan.

Hendardji berharap semua pihak, baik masyarakat, Pemerintah dan semua pemangku kepentingan berkomitmen tinggi untuk bersama-sama memajukan kebudayaan Nasional.

Jenderal pegiat budaya ini menegaskan sebagai negara adidaya di bidang kebudayaan, Indonesia berpotensi besar  memengaruhi peradaban dunia.

“Kita ingin agar kebudayaan menjadi nafas dari kelangsungan hidup bangsa. Menjadi darah kepribadian, menjadi kekuatan mentalitas dan nilai-nilai kebangsaan anak-anak Indonesia di masa depan,” ucap adik kandung eks Jaksa Agung dan juga Kepala BPN/ATR, Hendarman Soepandji ini (Sof)